Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan realiasai anggaran yang yang disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan daerah (Pilkada) sebesar Rp34,57 triliun hingga 6 Agustus 2024.

Bendahara Negara itu mengatakan, masing-masing daerah menyalurkan anggaran hibah kepada Kemenkeu untuk disalurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat ke Kemenku, Kemenku langsung menyalurkan ke KPU Bawaslu," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Adapun realisasi tersebut sudah mencapai 92 persen dari total anggaran NPHD yang ditetapkan Rp37,52 triliun.

Baca juga: Masyarakat Betawi Sambangi PDIP untuk Dukung Anies di Pilkada DKI 2024

Baca juga: Pengamat: Dinamika Golkar Berimplikasi Berubahnya Rekomendasi dan Rencana Koalisi di Pilkada

Sri Mulyani merincikan realisasi anggaran hibah atau NPHD yang telah disalurkan untuk KPU sebesar Rp26,85 triliun atau sekitar 93 persen dari total anggaran untuk KPU yang sebesar Rp28,76 triliun.

Kemudian realisasi anggaran hibah yang telah disalurkan untuk Bawaslu sebesar Rp7,72 triliun atau sekitar 88 persen dari total anggaran yang ditetapkan untuk Bawaslu sebesar Rp8,75 triliun.

Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan memotong secara otomatis dari jumlah kewajiban transfer ke daerah jika daerah itu tidak menyetorkan kewajibannya.

"Untuk daerah-daerah yang belum menyelesaikan kewajiban, nanti kita akan langsung intercept. Artinya kan tiap bulan Kemenku transfer ke daerah, kalau mereka sudah ada naskah tapi belum juga transfer, padahal Pilkadanya sudah dekat dan ada persiapan, kami akan langsung memotong transfer yang akan kita transfer kepada masing-masing daerah," ungkap Sri Mulyani

"Sehingga Pilkada bisa berjalan dengan dalam hal ini Rp37,52 triliun anggaran yang harusnya dikeluarkan," tandasnya.