Ntvnews.id, Jakarta - Insiden serangan terhadap Pusat Data Nasional yang baru-baru ini terjadi menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat keamanan data publik di Indonesia. Kejadian ini menggambarkan kelemahan yang ada dalam sistem keamanan data saat ini dan menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi canggih untuk melindungi informasi yang sensitif. Salah satu solusi yang sangat potensial adalah penggunaan teknologi blockchain.

"Blockchain menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tradisional. Teknologi ini bekerja dengan cara yang desentralisasi dan transparan, memastikan bahwa setiap perubahan atau transaksi yang dilakukan pada data dapat dilacak dan tidak dapat diubah tanpa terdeteksi," ucap Stephen Budiman Ng, CEO WIR Group melalui keterangan tertulis kepada Ntvnews.id

Setiap transaksi dicatat dalam blok yang terhubung satu sama lain, membentuk rantai yang sulit untuk diretas atau dimanipulasi.

"Sifat desentralisasi ini membuatnya hampir mustahil bagi peretas untuk mengubah data tanpa diketahui, memberikan lapisan keamanan tambahan yang sangat diperlukan dalam pengelolaan data public," lanjutnya.

Pemanfaatan blockchain untuk menyimpan dan mengelola data publik dapat mengurangi risiko peretasan dan kebocoran data secara signifikan. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk administrasi publik, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan teknologi blockchain untuk mengembangkan solusi keamanan yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan.

"Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keamanan siber dan teknologi blockchain di kalangan pegawai pemerintahan dan masyarakat umum. Edukasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dan cara kerja teknologi ini, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan efisien," ucapnya.

Berbagai negara telah berhasil mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem pemerintahan mereka. Estonia, misalnya, adalah pelopor dalam penggunaan blockchain untuk sistem e-Residency, catatan kesehatan elektronik, dan administrasi publik lainnya. Pendekatan ini memastikan keamanan dan transparansi data warga negara mereka. Di Swiss, teknologi blockchain diterapkan untuk sistem pemungutan suara elektronik, yang membantu memastikan bahwa hasil pemungutan suara tidak dapat dimanipulasi dan dapat diaudit secara transparan. Sementara itu, di Filipina, inisiatif eGOVchain bertujuan untuk memodernisasi operasi pemerintah dengan menggunakan teknologi blockchain, menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan tanpa kertas.