Soal Wacana Kementerian Perumahan di Kabinet Prabowo, Ini Kata Wamen BUMN

NTVNews - 13 Mei 2024, 15:03
Muslimin
Penulis
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan pada pemerintahan kedepan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Adapun wacana tersebut muncul dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani yang mengusulkan adanya Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

"Saya dengar ini mungkin ke depan akan ada pemisahan bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan," ujar Kartika di Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta Senin (13/5/2024).

Pria yang akrab disapa tiko menyebut dengan adanya Kementerian Perumahan dan Perkotaan, pemerintahan kedepan dapat fokus pada agenda perumahan bagi masyarakat.

"Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih dekat dengan pemerintahan membangun konsep development yang lebih teregulasi," ungkapnya.

Prabowo Subianto. (Antara) Prabowo Subianto. (Antara)

Lebih lanjut, Tiko juga menyoroti angka backlog hunian atau kesenjangan perumahan rakyat sebesar 12 juta.

"Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena covid. Karena waktu covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas," bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan transformasi pola subsidi sektor perumahan dari dukungan pemerintah. Terutama untuk mendukung pendanaan bagi pengembang seperti Perum Perumnas.

"Karena waktu saya masuk Perumnas, saya bingung juga ini Perum tapi kok tidak ada dukungan pemerintah. Ini kita dorong terus bagaimana konsep perum ini, apa dukungan pemerintah," ucap Tiko.

Selain itu, Tiko juga telah berdiskusi dengan Kementerian PUPR untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar ke depan seperti model Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Serta, ia mendorong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Muyani agar mendukung pola pembiayaan untuk para pengembang.

"Tapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan pendanaan buat developer-nya. Maka developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi. Oleh karena itu harus kita terus dorong," tandasnya.

x|close