KRL Mania Tolak Rencana Subsidi Tiket Berbasis NIK Pada Tahun Depan, Ini Alasannya

Ntvnews.id, Jakarta - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania menanggapi terkait wacana subsidi KRL berbasis NIK yang diusulkan pemerintah.

Nurcahyo selaku Perwakilan KRLMania mengatakan langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepaat sasaran dan berpotensi mengurangi kampanye penggunaan transportasi publik.

"KRLMania berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran," ucap Nurcahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2024).

"Kami ingin menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya karena konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi," sambungnya.

Baca juga: Muncul Rencana Tiket KRL Jabodetabek Pakai NIK, Tarif Bakal Naik?

Lebih lanjut, ia menilai subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Sehingga subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut," ungkap Nurcahyo.

Tak hanya itu, transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi.

Menurutnya pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil terhadap transportasi publik.

Sehingga kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.

Baca juga: Kebakaran Hebat Dekat Stasiun Manggarai, Gimana Perjalanan KRL

Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik.

"Kebijakan yang lebih baik adalah kebijakan yang memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali," tandasnya.

Seperti diketahui, wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.

Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api sebesar Rp4,79 triliun yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Diantaranya disebutkan KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan
LRT Jabodebek.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Kota Keuangan RAPBN 2024 dikutip, Jumat (30/8/2024).