Anggaran BUMN di 2025 Turun Jadi Rp277 Miliar, Erick Thohir: Tidak Sebanding Dengan Prestasi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluhkan anggaran kementeriannya yang menurun saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI.

Untuk itu, Erick mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp66 miliar untuk pagu anggaran tahun 2025.

Awalnya Erick mengaku kaget karena pagu anggaran kementerian BUMN tahun 2025 potong menjadi Rp277 milar, angka tersebut lebih kecil dibanding pagu anggaran tahun 2024 ini sebesar Rp284 miliar.

"Kami berharap dari Komisi VI bisa mendorong kembali dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada Menteri keuangan di mana pagu ada ajdusment tahun 2024 itu Rp284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan dari pagu anggaran 2025 ini hanya Rp277 miliar," ucap Erick dalam raker dengan komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Baca juga: Target Dividen BUMN 2025 Naik Jadi Rp90 Triliun, Erick Thohir: Angka yang Fantastis

Lebih lanjut, Erick menyebut hal ini tidak sebanding dengan prestasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Kementerian yang dipimpinnya.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI dan prestasi yang sudah dijalankan selama ini," jelasnya.

Sehingga Erick berharap tambahan anggaran sekitar Rp66 miliar untuk 2025. Sehingga jika berhasil terpenuhi pagu indikatif Kementerian BUMN mencapai Rp 344 miliar.

"Angka Rp66 miliar ini tidak lain kita ingin terus meningkatkan sistem pengawasan yang selama ini tentu kalau kita lihat salah satu yang terus kita perdalam dan perbaiki kedepannya," ungkap Erick.

Baca juga: Klaim Punya Banyak Prestasi, Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran Rp66 Miliar di 2025

Erick merincikan jika mengacu pada pagu anggaran 2025 untuk gaji dan tunjangan sebesar 28,26 persen atau di atas Rp78 miliar, operasional kantor sebesar 25,81 persen atau sebanyak Rp71,62 miliar.

Kemudian anggaran kesekretariatan yang mendukung pembinaan BUMN yaitu sebesar17 persen atau Rp47,35 miliar, terakhir pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar 28,86 persen atau Rp80,09 miliar.