Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku terhibur anggaran kementeriannya pada 2025 lebih besar dibandingkan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM).
Awalnya Zulhas mengaku sedih ketika anggaran kementeriannya menurun 15,96 persen dari anggaran 2024.
Adapun Kemendag mendapat alokasi pagu anggaran pada 2025 sebesar Rp1,65 triliun. Angka tersebut lebih kecil Rp314 miliar dari anggaran 2024 sebesar Rp1,96 triliun.
"Saya tadi sedih anggaran saya turun banyak tapi ternyata Pak Teten lebih gawat lagi. Saya terhibur juga," ucap Zulhas dalam raker bersama Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024.
Baca juga: Curhat Menteri Teten: Anggaran Kami Setara Eselon 3 di Kementerian PUPR dan Kemensos
Lebih lanjut, Zulhas mengaku alokasi anggaran menurun tiap tahunnya. Ia pun membandingkan dengan besaran anggaran yang diterima Kemendag pada 2020 lalu sebesar Rp 3,3 triliun.
"Kalau dari tahun 2020 sampai sekarang ini turunnya separuh, karena di tahun 2020 anggarannya Rp3,3 triliun sekarang tinggal Rp1,6 triliun," ungkap Zulhas.
"Ternyata tadi Pak Teten dibandingkan tahun ini saja sudah 37 persen turunnya, ternyata dia lebih sedikit. Jadi saya lebih gagah rasanya," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengeluhkan, pagu anggaran kementeriannya pada tahun 2025 hanya sebesar Rp937,16 miliar.
Angka tersebut lebih kecil 37,44 persen dibanding pagu anggaran 2024 sebesar Rp1,49 triliun.
Baca juga: Kemenkumham Tak Ajukan Tambahan Anggaran untuk 2025
"Kami ingin menyampaikan sebagaimana surat bersama Menteri Keuangan mengenai pagu anggaran 2025, Kementerian Koperasi ditetapkan Rp937,16 miliar. Pagu anggaran itu mengalami penurunan sebesar 37,44 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024," ucap Teten dalam raker dengan Komisi VI DPR RI.
Lanjut Teten, anggaran Kementeriannya tahun 2025 itu setara dengan anggaran Eselon 3 di dua kementerian lain.
"Jadi kan Pak Mendag, anggaran Kemenkop itu Eselon 3 di Kemensos atau di Kementerian PUPR," jelas Teten.