Luhut Pede Dampak Perubahan Iklim Bisa Teratasi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dampak perubahan iklim sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

Untuk mengatasinya membutuhkan investasi keuangan yang besar, mekanisme pendanaan yang inovatif, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Luhut pun menyebut Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan itu.

"Saya sungguh-sungguh yakin bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang digagas Pemerintah Indonesia bersama delapan calon anggota pendiri berperan sebagai alat strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam aksi iklim dan mencapai target SDGs,” ujar Luhut dalam Sesi Tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Jumat (6/9/2024).

Baca juga: Kemenko Marves Sebut RI Butuh Kolaborasi Dengan Negara Maju Untuk Tangani Perubahan Iklim

Luhut menambahkan, GBFA bisa menjawab kebutuhan nyata untuk bergerak maju dalam implementasi transisi energi, aksi iklim, dan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Optimisme itu selaras dengan deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim Global untuk memobilisasi keuangan iklim bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 Dubai tahun lalu.

Sistem keuangan campuran atau Blended Finance disetujui untuk membuka modal swasta guna meningkatkan tindakan iklim.  

“Komitmen ini sejalan dengan inisiatif GBFA dan kami akan membawanya di COP 29 Baku untuk pengembangan lebih lanjut proyek-proyek konkret dan menarik anggota potensial baru,” jelas Luhut.

Baca juga: ISF 2024 Targetkan Kesepakatan Energi Berkelanjutkan di Penutupan Forum

GBFA hadir dengan visinya untuk menjadi Organisasi Internasional guna membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan Platform Negara yang di dalamnya ada proyek-proyek pembangunan terkait SDGs dan aksi iklim yang disusun sehingga dapat dibiayai oleh calon investor.

Luhut juga menambahkan bahwa GBFA juga akan mendukung South-South Collaboration untuk mencapai SDGs dan transisi iklim.

“Kolaborasi dengan knowledge partner yang strategis sangatlah penting akan mendukung dengan merancang program GBFA, membantu mobilisasi dana, dan memajukan kegiatan serta misinya,” jelas Menko Luhut.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan peran mitra pengetahuan, Luhut juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti dan President of United in Diversity, Tantowi Yahya untuk menandai kemitraan pengetahuan pertama GBFA.

Selain itu, pada tanggal 26 September 2024 mendatang akan diadakan juga penandatanganan MoU dengan mitra pengetahuan lainnya seperti OECD, TBI, Systemiq , UNDP, dan WRI di New York selama UN General Assembly (UNGA).