Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara terkait wacana penerapan subsidi tarif Keretaa Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Budi Karya mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat terkait rencana penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK.

"Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat," ucap Budi Karya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Baca juga: Soal Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK Tahun Depan, Ini Kata Erick Thohir

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga menanggapi terkait wacana penerapan tarif KRL berbasis NIK. Menurutnya kebijakan bahwa mengenai subsidi tarif KRL berbasis NIK itu tak dibuat oleh Kementerian BUMN.

"Kami kan BUMN itu bukan Kementerian yang mengambil policy atau kebijakan. Bukan saya lempar problem ya. Kita mengikuti kebijakan," ucap Erick, Senin (2/9).

Kendati demikian, Erick menyebut apapun kebijakan yang diambil pemerintah, maka BUMN harus mengikuti.

"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus duduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," ungkapnya.

Baca juga: DPR Nilai Subsidi KRL dengan NIK Bakal Menimbulkan Hal Ini

lanjut kata Erick, hingga saat ini belum ada rapat terbatas (ratas) terkait dengan wacana pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Jabodetabek.

"Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kan kami mengikuti," jelas Erick.

Seperti diketahui, wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.

Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api sebesar Rp4,79 triliun yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Diantaranya disebutkan KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan
LRT Jabodebek.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Kota Keuangan RAPBN 2025.