Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

Bahlil mengatakan, mengenai aturan pengaturan BBM subsidi tersebut hingga saat ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

"Untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi belum ada aturan itu dan belum ada diterapkan ya. Biar clear, masih dalam pembahasan," ucap Balil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024. 

Lebih lanjut, Bahlil meminta agar publik tidak berspekulasi apa-apa mengenai isu tersebut, sehingga ia meluruskan bahwa aturan tersebut masih dalam pembahasan.

Baca juga: Enggak Jadi 17 Agustus, Pembatasan BBM Subsidi Direncanakan Berlaku 1 September

"Saya pikir dalam waktu 1-2 minggu ini belum ada. Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," ungkap Bahlil.

Ia menegaskan, nantinya jenis BBM subsidi akan diumumkan dan diberikan kepada yang berhak menerima.

"Semuanya nanti kita umumkan, yang jelas BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi tepat sasaran," jelas Bahlil.

"Jangan orang seperti saya atau sama Pak Agus (Menperin) dikasih BBM subsidi dong, enggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan," tandasnya.

Baca juga: Luhut Targetkan Aturan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Rampung Sebelum Masuk Pemerintahan Prabowo

Seperti diketahui, pemerintah terus menggodok aturan untuk pembatasan mobil dan motor yang akan dilarang isi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Adapun rencana tersebut rencananya bakal pemerintah terapkan mulai 1 Oktober 2024.

Kebijakan tersebut untuk efisiensi pemakaian BBM bersubsidi yang memicu pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hal tersebut juga untuk mengatur agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran. Pasalnya BBM subsidi selama ini yang sepatutnya untuk masyarakat tidak mampu, tetapi justru banyak terpakai untuk warga mampu.