Pemerintah Berencana Sediakan BBM Rendah Sulfur, Harga Bakal Lebih Mahal?

Ntvnews.id, Jakarta - Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur.

Hal tersebut untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ucap Rachmat dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Rachmat menambahkan, untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat, ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

Baca juga: Viral Isi BBM di SPBU Dipalak Rp200 Ribu, Ngaku Buat Setor ke Polsek

"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," imbuh Rachmat.  

Rachmat juga menjawab kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah.

"Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," jelas Rachmat.

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur.

Walau saat ini ia belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah, Rachmat menyampaikan, apabila menggunakan asumsi jenis kendaraan lebih dari 1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini kurang dari 7% populasi kendaraan.

Menurutnya ada beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

Baca juga: Kemenko Marves Sebut RI Butuh Kolaborasi Dengan Negara Maju Untuk Tangani Perubahan Iklim

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM.

"Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar Rachmat.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Kemenko Marves menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.

Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028.