Ntvnews.id, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan kembali menyelenggarakan acara para Paritrana Award tahun 2024.
Acara ini merupakan bentuk apresiasi untuk pemerintah daerah yang telah berhasil mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial jetenagakerjaan bagi seluruh pekerja.
Guna mendukung pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan,
BPJS Ketenagakerjaan kembali menggelar Paritrana Award tahun 2024 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta.
Paritrana Awards yang mulai digelar sejak 2017 dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin yang didampingi Tim Ahli Wapres, Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M. Paritrana Awards diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan tugas pemerintah saat ini adalah menjaga jangan sampai kelas menengah turun hingga menyebkan angka kemiskin meningkat.
Untuk mencegah hal itu pemintah telah menggelontorkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat.
"Bisa dipastikan bahwa kelas menengah ini turun ke level yang lebih rendah yaitu inspiring middle class yaitu kelas menuju kelas menengah. Jadi bukan naik menjadi kelas atas. Kenapa? Karena kelas atasnya juga turun," kata Muhadjir Effendy seperti diberitakan NusantaraTV dalam program NTV Morning, Minggu (15/9/2024).
"Walaupun demikian kita masih patut bersyukur karena turunnya tidak sampai meynodok ke kelas yang paling bawah. Karena bisa kita baca yang kemarin sudah kami laporkan juga kepada bapak wakil presiden juga kepada bapak presiden. Bahwa angka kemiskinan kita tahun 2024 ini mengalami penurunan. Sekarang berada di posisi 9,03," imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan BPJS Ketenagakerjaan sangat menghargai komitmen Pemerintah Daerah
yang telah melindungi para pekerja.
"Dan penganugerahan ini merupakan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah dan juga pelaku usaha yang telah berkontribusi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain cakupan kepesertaan pemerintah daerah dan pelaku usaha juga didorong untuk melahirkan inovasi baru dalam memberikan perlindungan khususnya pekerja rentan. Dan juga untuk penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Turut hadir dalam acara ini, Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon. Menurut Nurdin keahlian tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan karena akan menjadi salah satu faktor peningkatan kesejahteraan. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan kemajuan dunia teknologi yang semakin pesat.
"Elemen bangsa membangun manusia Indonesia seutuhnya dan meningkatkan produktivitas mereka dengan tentunya meningkatkan pendidikan skill mereka. Tanpa skil yang baik, tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi penguasaan yang bagus. Kita tidak akan bisa berdaya saing dengan tenaga-tenaga kerja asing," kata Nurdin Tampubolon
"Produktivitas kita masih sangat lemah. Dan juga sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang dengan menggunakan AI (artificial Intelligence), menggunakan kecepatan Internet of Thing dan juga menggunakan Four Five Generation Digital. Itu ini sebenarnya mengurangi daripada tenaga kerja. Dia bisa mengurangi, mereduce. Sementara kita pertumbuhan tenaga kerja kita tinggi," lanjutnya.
"Nah bagaimana kita membuat supaya ini seimbang antara yang berkurang dengan penambahan daripada sektor-sektor tenaga kerja penyerapan tenaga kerja? Itu perlu dipertimbangkan. Tapi bagaimanapun kita harus masuk di situ. Kalau enggak kita tidak bisa berdaya saing," pungkasnya.
Pemerintah saat ini telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0% untuk tahun 2024 ini.