Sri Mulyani Buka-bukaan Kunci RI Bisa Kelar dari Middle Income Trap, Ini Syaratnya

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan upaya strategis Indonesia untuk keluar dari perangkap negara pendapatan menengah atau middle income trap, yaitu dengan meningkatkan produktivitas.

Menurutnya ini merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi.

"Kata kuncinya adalah selalu produktivitas. Bagaimana investasi dan faktor produksi dalam negeri dapat menciptakan output yang lebih produktif dan lebih berkualitas," ucap Sri Mulyani dalam International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN dalam keterangannya dikutip, Selasa (24/9/2024).

Sri Mulyani menekankan bahwa bonus demografi berupa populasi yang besar dan relatif muda, Indonesia berpotensi memaksimalkan produktivitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik sebagai pilar utama untuk meningkatkan nilai tambah seluruh faktor produksi.

Baca juga: Sri Mulyani Umumkan Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun

Diantaranya dengan menyediakan beasiswa melalui LPDP serta meningkatkan penyediaan layanan dan alat-alat kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal lain yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

"Indonesia sudah berinvestasi. Selama masa jabatan Presiden Jokowi, salah satu prioritas nasional yang sangat penting adalah untuk membangun infrastruktur, seperti energi, rel kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan yang sangat penting untuk teknologi digital," ungkap Sri Mulyani.

Namun, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur juga tidak lepas dari dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah harus dioptimalkan untuk menjamin bahwa layanan publik diberikan dengan kualitas terbaik. Evaluasi terhadap pengaturan kelembagaan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Baca juga:  Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Merosot 2,5 Persen

"Jadi, ini semua adalah kisah Indonesia. Namun, apa yang baik saat ini tidaklah cukup. Dalam perjalanan kita untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, kita perlu terus belajar bagaimana meningkatkan unsur pembangunan," jelasnya.

"Sehingga kita akan mampu meningkatkan lebih banyak lagi kinerja pertumbuhan, kualitas, penciptaan lapangan kerja, baik dalam hal kualitas, inklusivitas dan kemampuan kita untuk menjaga bumi dengan proses pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon," tukasnya.