2 Periode Jadi Presiden, Jokowi Telah Bangun 27 Bandara Baru di RI

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pembangunan infrastruktur transportasi udara, dalam sepuluh tahun masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah mengalami kemajuan yang signifikan.

"Pembangunan infrastruktur transportasi udara di tanah air telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau," ujar Budi Karya dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara dengan membangun 27 bandara baru di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah 3TP atau terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Selain pembangunan bandara baru, selama satu dekade ini, Kemenhub juga telah melakukan rehabilitasi dan pengembangan 64 bandara di berbagai daerah.

Baca juga: Pesawat Jokowi Mendarat Perdana di Bandara IKN, Ini Kata Menhub Budi Karya

Beberapa langkah yang dilakukan, yakni memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, serta merehabilitasi sejumlah fasilitas lainnya.

Kemenhub juga memiliki program besar lain, berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.

Saat ini, terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Rehabilitasi dan pengembangan bandara penting dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan penerbangan. Penyediaan jembatan udara sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah 3TP," ungkap Menhub.

Baca juga: Pesawat Jokowi Mendarat Perdana di Bandara IKN Nusantara

Masih di era pemerintahan Presiden Jokowi, dunia penerbangan Indonesia juga mendapatkan berkah yang luar biasa dengan berlakunya Flight Information Region (FIR) Jakarta untuk ruang udara di atas Kepri-Natuna yang sebelumnya dikendalikan oleh Singapura, kini resmi diatur oleh Indonesia.

"Ini merupakan hal yang menggembirakan dan patut disyukuri, sebab pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan penerimaan negara," tandasnya.