Bahlil Ingin Harga Nikel, Batubara dan Timah Ditentukan RI, Ini Alasannya

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan ke depan harga nikel, batubara dan timah harus ditentukan oleh Indonesia.

"Saya pastikan untuk harga timah, harga batubara, harga nikel ke depan harus ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saya tidak mau bergantung kepada negara lain," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Bahlil menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di ASEAN, bukan hanya menjadi pengikut.

Adapun langkah strategis yang telah diambil adalah menghentikan ekspor bijih nikel atau ore nikel. Menurutnya dengan langkah yang diambil hasilnya Indonesia berhasil membangun smelter.

Baca juga: Rencana Ekspor Listrik EBT ke Singapura, Bahlil: Harus Hati-hati

"Kita menyetop ekspor ore nikel, nikel ini kan sekarang kan menjadi sebuah komoditas critical mineral. Kita dibawa ke WTO, tapi apa yang terjadi begitu kita membangun smelter," ungkap Bahlil.

"Nilai ekspor kita dari tahun 2017-2018, itu hanya 3,3 miliar dolar AS. Dan di 2023-2024 saya pastikan minimum 40 miliar dolar AS," lanjutnya.

Dengan nilai ekspor yang mencapai 40 miliar dolar AS, Bahlil menyebut Indonesia akan mendapatkan pemasukan sekitar Rp600 triliun, berdasarkan asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS.

"Dan itu yang mengantarkan Indonesia sebagai eksporter industri hilirisasi nikel terbesar di dunia," terangnya.

Baca juga: 13 PLTU Mau Pensiun Dini, Bahlil: Lagi Dikaji, Saya Baru Sebulan Jadi Menteri

Bahlil mengungkapkan keberhasilan membuat Indonesia disegani baik di China, Eropa, dan Amerika Serikat. Serta dalam waktu kurang dari lima tahun, Indonesia berhasil mengubah posisi strategisnya di pasar nikel global.

"Makanya hilirisasi ini sebenarnya hanya sebagai bagian kecil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan," tandasnya.