Soal Harga Beras RI Disebut Mahal Tapi Pendapatan Petani Rendah, Jokowi Bilang Begini

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal laporan Bank Dunia yang menyebut harga beras di Indonesia yang mahal, namun pendapatan dari petani masih rendah.

Jokowi menilai harga beras harus dihitung dengan tepat termasuk memperhatikan biaya pengangkutan (freight) dan harga beras yang diimpor dengan skema Free on Board (FOB).

"Coba dilihat, coba dilihat harga beras FOB it berapa kira-kira 530-600 dolar AS ditambah cost freight kira-kira 40 dolar AS coba dihitung berapa kalau mau membandingkan itu harus di konsumen," ucap Jokowi, di Kabupaten Paser, Kamis 26 September 2024.

Lanjut kata Jokowi, bila dilihat dari harga beras di pasaran baik, seharusnya harga gabah di petani juga ikut meningkat.

Baca juga: Jokowi Berpesan kepada Rakyat Minta Prabowo Lanjutkan Bantuan Beras

Jokowi pun menegaskan perbandingan harga di lapangan perlu dilakukan agar distorsi harga dapat diminimalkan.

"Kalau mau membandingkan itu harusnya itu di konsumen, itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik artinya harga gabah juga baik, kalau harga gabah baik, harga jual petani mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan," ungkapnya.

Tak hanya itu, menurutnya harga gabah di tingkat petani telah mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari kenaikan nilai tukar petani (NTP).

"Di cek dipetani harga gabah berapa, dulu Rp4.200 sekarang Rp6.000, itu gabah ya bukan beras, dari situ keliatan NTP juga dicek di lapangan," terangnya.

Baca juga: Apresiasi Pengelolaan Zakat, Jokowi Buka Rakornas BAZNAS 2024 di IKN

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) sempat menyinggung harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

Padahal berdasarkan survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk, Kamis (19/9) lalu.