Hashim Pastikan Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara di Pemerintahan Baru

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memastikan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara di dalam kabinetnya.

Awalnya, Hashim yang juga sebagai Ketua Satgas Perumahan mengungkapkan telah mengusulkan berbagai insentif sektor perumahan kepada pemerintah ke depan.

"PPN dihapus 11 persen untuk sementara waktu, mungkin 1-3 tahun pertama kita hapus ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus,"  ucap Hashim di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Hashim memahami dengan insentif tersebut bisa menggerus penerimaan negara. Namun, dia meyakinkan hilangnya penerimaan dari sektor perumahan akan ditambal dari sumber lain.

Baca juga: Bocoran Hashim, Prabowo Targetkan Bangun 15 Juta Rumah di Era Pemerintahannya

Lanjut kata Hashim, nantinya akan ada Kementerian Penerimaan Negara di Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mengurus hal tersebut.

"Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan tapi Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada dan dia akan perhatikan ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan terkait kabar pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa isu yang beredar belakangan ini hanyalah bagian dari dinamika yang berkembang.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat Kadin

"Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan, itu masih dinamika," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis, (26/9).

Dasco belum dapat memastikan apakah Ketua Umum Gerindra akan menunjuk seorang tokoh sebagai Menteri Penerimaan Negara. Menurutnya, hal itu masih dalam tahap finalisasi.

"Bisa ada, bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," ujarnya.