Kejar Target Penerimaan 3.000 T, Ini 5 Langkah Strategis Kementerian Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Berkaitan dengan pemerintahan baru yang bakal dipimpin Prabowo Gibran, Kementerian Keuangan memaparkan ada lima fokus kebijakan fiskal yang akan diterapkan awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Seperti diberitakan NusantaraTV dalam program NTV Election, Jumat (11/10/2024), fokus ini harus diterapkan untuk mengejar penerimaan 3.000 triliun di tahun depan.

Pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemenkeu mendata jumlah wajib pajak pada tahun ini mencapai 19,2 juta orang.

Sedangkan jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib per Mei 2024 mencapai 73,2 juta orang.

Selanjutnya untuk mendorong kepatuhan melalui teknologi sistem perpajakan salah satu sistem perpajakan yang sedang dikenalkan pemerintah saat ini adalah sistem inti administrasi perpajakan atau Core Tax System. Ini merupakan bentuk reformasi sistem administrasi dengan memutakhirkan basis data dan integrasi sistem perpajakan. Sistem tersebut membuat wajib pajak bisa mengakses berbagai fitur.

Staf ahli Menteri Keuangan bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu Parjiono mengatakan reformasi perpajakan pemerintahan selanjutnya harus dibarengi dengan harmonisasi kebijak perpajakan internasional.

Dalam paparannya fokus kebijakan fiskal pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pajak negara.

Kemudian insentif perpajakan yang semakin terarah di sini juga penting dengan penerbitan PMK 28 tahun 2024 untuk mendukung visi IKN nusantara dan yang berhak untuk memanfaatkan insentif fiskal IKN ini tentu saja pelaku usaha atau badan usaha yang melaksanakan pembangunan usaha di IKN termasuk UMKM.

Yang terakhir dari lima fokus yang akan di jalankan nanti dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah mendorong penguatan organisasi dan sumber daya manusia. Dinamika perekonomian yang dapat diidentifikasikan sebagai proses yang dilalui oleh masyarakat.