CSIS: Kemenkeu Langsung di Bawah Prabowo Bikin Fiskal Negara Terjaga

Ntvnews.id, Jakarta - Peneliti bidang ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat membuat fiskal negara tetap terjaga.

Hal ini lantaran didorong oleh komposisi tim Kemenkeu yang tetap atau sama seperti di era presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hal ini sebenarnya lebih banyak didorong oleh pemilihan kabinet tim ekonomi yang tetap dan juga karena tim dari Kemenkeu yang cenderung juga tetap, maka pasar merespon bahwa disiplin fisikal paling tidak di era prabowo masih tetap terjaga," kata Adinova Jumat, (25/10/2024).

Lebih lanjut Adinova mencontohkan sejak minggu lalu saat Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri respon pasar cenderung positif hingga saat ini.

Baca juga: Kementerian Keuangan Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, Ini Respons Airlangga

"Dari minggu lalu, pemanggilan calon menteri dan wakil menteri oleh Pak Prabowo respon pasar cenderung positif hingga saat ini. Namun Kemenkeu untuk tetap berhati-hati, karena respon ini bisa saja bersifat jangka pendek," kata Adinova.

Adinova menilai Kemenkeu di bawah Prabowo akan membuat program pemerintah digenjot lebih baik.

"Pembentukan kabinet dan pemilihan orang-orang di dalam Kemenkeu memiliki kualifikasi yang cukup sehingga membantu kinerja Pak Prabowo nantinya. Masih ada Ibu Sri Mulyani, Wakilnya Suahasil Nazara, memang ada beberapa tambahan orang namun dengan komposisi yang sama," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto merilis Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Baca juga: Prabowo Ambil Alih Pengawasan Kementerian Keuangan, Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian

Melalui aturan tersebut, struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian dirombak, salah satunya mengubah posisi Kementerian Keuangan yang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun aturan tersebut itu menggantikan Perpres 67 Tahun 2019 tentang Struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, di mana pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kemenkeu berada di bawah Kemenko Perekonomian.

"Betul, Kemenkeu bersama dengan KemenPAN-RB, KemenPPN/Bappenas, dan KemenSetneg berada di bawah Presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada Ntvnews.id, Selasa (22/10).