Sritex Ajukan Kasasi, Minta Pertimbangkan 50 Ribu Pekerja Hingga UMKM Terdampak

Ntvnews.id, Jakarta - Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah.

Adapaun upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab Manajemen Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut, kasasi tersebut sudah diajukan ke Mahkamah Agung (MA) Jumat (25/10) untuk menyelesaikan persoalan pailit dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan.

Baca juga: Pemilik dan Direksi Sritex yang Dinyatakan Pailit

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara, Manajemen Sritex menyatakan telah berkontribusi besar bagi tanah air.

Manajemen Sritex menyebut dari putusan pailit ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi 14.112 karyawan. Tapi juga 50.000 pekerja grup Sritex, serta UMKM yang mendukung proses bisnis tersebut.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain, agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Baca juga: BEI Minta Sritex Beri Penjelasan Tentang Putusan Pailit

Keputusan tersebut setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit.

Menurutnya, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," kata Haruno.