Erick Thohir Akan Bentuk Satuan Pelayanan Gizi Untuk Muluskan Program Makan Bergizi Gratis

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas kerja sama strategis dalam rangka percepatan program swasembada pangan nasional.

Erick menyampaikan, pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Erick menyebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga: Erick Thohir Dukung Program Prabowo: BaKal Hapus Tagih Kredit UMKM di Himbara

Erick mengatakan, SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat.

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick.

Erick memastikan, dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP.

Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," sambung Erick.

Erick mengungkapkan bahwa pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3miliar - Rp5 miliar, dimana dana bersumber dari APBN, SP kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.

Baca juga: Alasan Erick Thohir Tunjuk Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina

Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.

"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ujar Erick.