Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal penghentian proyek infrastruktur besar di Indonesia.
Hal tersebut karena anggaran negara yang tersedia terbatas untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Erick mengungkapkan bahwa tidak ada instruksi untuk menyetop seluruh proyek infrastruktur.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur tersebut.
"Nggak ada yang bilang menyetop. Sesuai dengan rapat waktu itu dipimpin oleh Pak Prabowo dan ada juga Wakil Presiden Pak Gibran semua proyek infrastruktur sedang direview," ucap Erick di Jakarta, Rabu 20 November 2024.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Buat Stop Kucurkan Anggaran Infrastruktur Besar, Ada Apa?
Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI itu memastikan bahwa proyek yang telah berjalan sesuai dengan rencana dan penugasan tetap akan dilanjutkan.
"Penugasan yang waktu itu berjalan ya itu harus diselesaikan," ungkapnya.
Kendati demikian, Erick menyebut BUMN Karya tidak hanya mengerjakan proyek penugasan dari pemerintah saja, tetapi juga melakukan pembangunan untuk swasta.
"Beberapa yang memang tidak dijalankan ya itu kan kebijakan. Tetapi kan kalau kita lihat Karya-karya sendiri selain ada program dari pemerintah karya-karya sendiri kan juga banyak melakukan proyek-proyek pembangunan yang lainnya sendiri juga, jadi bukan 100 persen dari pemerintah," jelas Erick.
Baca juga: Erick Thohir Buka-bukaan Rencana Prabowo Bakal Bangun Kampung Haji
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah untuk menyetop sementara kucuran anggaran pembangunan infrastruktur.
Dody mengungkapkan, Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghentikan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur besar.
"Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama," ucap Dody di Jakarta, 18 November 2024.
Lanjut kata Dody, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar itu seperti bendungan akan diberhentikan terlebih dahulu.
Menurutnya tujuan dari ditahannya anggaran infrastruktur itu untuk difokuskan ke ketahanan pangan, energi dan air.