Bahlil Ungkap Skema Subsidi BBM Hampir Rampung, Tunggu Persetujuan Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa skema atau formula untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik hampir selesai, dan hanya menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto ke Indonesia untuk menyampaikan laporan secara lengkap.

"Skema subsidi BBM sudah hampir final. Kami hanya menunggu Presiden kembali untuk menyampaikan laporan lengkap kepada beliau," ujar Bahlil di Jakarta pada Jumat, 22 November 2024.

Bahlil menambahkan bahwa setelah melaporkan skema subsidi tersebut kepada Presiden Prabowo, ia akan segera mengumumkan formulasi atau cara distribusi subsidi BBM dan listrik yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Kata Habiburokhman soal AKP Dadang Penembak Mati AKP Ulil Gak Diborgol dan Ngeroko Depan Propam

"Setelah itu, saya akan mengumumkan kepada rekan-rekan wartawan," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menginformasikan bahwa pada malam tersebut, ia akan berangkat ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan luar negeri yang berlangsung dari 8 hingga 24 November.

"Saya akan berangkat malam ini ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Presiden," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan tiga skema yang tengah dipertimbangkan untuk penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik yang lebih tepat sasaran. Pertama, dengan mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Baca juga: Wamenaker Noel Turun Tangan Usai Gaji Karyawan Indofarma Tak Dibayar

Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk transportasi umum dan fasilitas publik guna menahan inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat akan dialihkan ke BLT. Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

Bahlil menyatakan bahwa ketiga skema ini dirancang untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

"Saya jujur mengakui bahwa sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran, yang angkanya bisa mencapai sekitar Rp100 triliun," ujar Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Minggu, 3 November 2024.

(Sumber: Antara)