7 Menko dari AHY hingga Cak Imin Kompak Minta Anggaran Tahun Depan Ditambah

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Des 2024, 14:52

Deddy Setiawan

Penulis

Siti Ruqoyah

Editor

7 Menko Rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan (Deddy Setiawan/Ntvnews.id)

Ntvnews.id, Jakarta - Para Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga untuk Tahun 2025.

Hadir dalam rapat tersebut tujuh menko, yaitu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Ketujuh menko mengajukan usulan tambahan anggaran untuk mendukung program kerja kementerian masing-masing. Meski usulan tersebut diterima oleh Banggar, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa pembahasan tambahan anggaran ini membutuhkan waktu lebih lama.

"Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan," ungkap Said Abdullah pada rapat kerja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 2 Desember 2024.

Meskipun akhirnya disetujui, pembahasan tersebut sempat memunculkan interupsi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan ketidakpuasannya atas pagu anggaran kementeriannya yang hanya sebesar Rp 9 miliar pada 2025.

"Kami sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi, termasuk sekretariat dan tiga kedeputian. Sekretariat membutuhkan sekitar Rp 100 miliar, dan masing-masing deputi Rp 75 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan selama satu tahun dengan dana Rp 9 miliar," tegas Yusril.

Berikut usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk tahun 2025: