Dorong Kemajuan UMKM, DPR Minta Regulasi Sertifikasi SNI Dipermudah

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengungkapkan pentingnya pemerintah mempermudah proses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar produk UMKM memiliki daya saing tinggi dan nilai jual yang setara dengan produk luar negeri yang sudah berlabel SNI.

Baca Juga: Ketua DPR Soal Kenaikan PPN 12 Persen: Harap Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

"Banyak pelaku UMKM kita melihat standarisasi sebagai sesuatu yang mahal, baik dari sisi SNI, GMP, maupun HACCP. Jika ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar," kata Novita, Kamis, 5 Desember 2024.

Novita menyebut bahwa sulitnya proses memperoleh sertifikasi SNI dapat berakibat pada penurunan penjualan produk UMKM.

Situasi ini, lanjutnya, memberikan peluang lebih besar bagi produsen asing untuk memasarkan produk mereka di Indonesia.

Akibatnya, daya saing produk UMKM semakin melemah, yang pada akhirnya dapat menghambat perputaran roda ekonomi di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

"Jika UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi, ini akan membebani ekonomi nasional," ungkapnya.

Karena itu, Novita mendorong semua pihak di pemerintahan untuk mempermudah proses sertifikasi produk SNI bagi seluruh UMKM.

Baca Juga: DPR Usul SIM Hingga STNK Berlaku Seumur Hidup

Ia juga meyakini bahwa DPR akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah jika serius menangani kendala dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

"Kami siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan ada ide-ide konkret yang mampu menyelesaikan kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI dapat menjadi jalan keluar," kata dia.

(Sumber Antara)