BPH Migas: Penyaluran Pertalite Capai 31 Persen per April 2024

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat bahwa sekitar 30 persen dari konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar Subsidi telah tercapai.

Menurut Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, hingga April 2024, untuk konsumsi JBKP atau BBM Pertalite telah mencapai 10 juta KL, atau sekitar 31,36 persen dari target konsumsi hingga akhir tahun 2024 yang sebesar 31,60 juta KL.

“Sementara, realisasi penyaluran JBT untuk Januari–April 2024 telah mencapai 5,57 juta kiloliter (KL) atau sebesar 30,12 persen dari total kuota JBT yang dialokasikan sebesar 18,49 KL,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

BPH Migas RDP dengan DPR (Istimewa)

Berdasarkan realisasi penyaluran solar dan minyak tanah hingga April 2024, BPH Migas memperkirakan bahwa penyaluran solar pada Desember 2024 akan mencapai sekitar 17,88 juta KL, atau setara dengan 99,50% dari kuota yang ditetapkan.

Baca Juga:

Pertamina Genjot Produksi Migas Blok Rokan dan Mahakam, Simbol Kebangkitan Energi Nasional

Harga Minyak Mentah RI Naik USD87,61 per Barel, Ini Penyebabnya

Sementara itu, untuk penyaluran minyak tanah pada bulan yang sama, diperkirakan akan mencapai sekitar 0,508 juta KL, atau sekitar 97,13% dari kuota yang ditetapkan.

Erika, dalam kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa BPH Migas telah melakukan pencadangan kuota minyak solar sekitar 1 juta KL untuk pengendalian, dengan tujuan mencegah penyaluran yang melebihi kuota pada akhir tahun.

Baca Juga:

Bukan Cuma BBM, Indonesia Impor Cabai hingga Bawang Putih dari Singapura

“Agar BBM bersubsidi didistribusikan sesuai kebutuhan,” kata Erika.

Sebelumnya, Erika juga menyoroti soal konsumsi solar sebesar 17,57 juta KL pada tahun 2023, lebih rendah ketika dibandingkan dengan tingkat konsumsi solar pada 2022 yang mencapai 17,61 juta KL.

“Penurunan ini disebabkan adanya pengendalian penyaluran melalui penggunaan QR Code mulai Juni 2022,” kata Erika.

BPH Migas RDP dengan DPR (Istimewa)

Erika menambahkan, penurunan juga diakibatkan oleh peningkatan pengawasan di lapangan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.