Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengajukan rentang kuota distribusi untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite kepada Kementerian Keuangan, untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Rentang tersebut berkisar antara 31,33 juta KL (Kiloliter) hingga 33,23 juta KL.

“Proyeksi rentang volume JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP tahun 2025 adalah, untuk minyak solar sebesar 18,33–19,44 KL, minyak tanah 0,154–0,546 KL, Pertalite sebesar 31,33–33,23 juta KL,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Batas atas proyeksi volume Pertalite tersebut meningkat sekitar 2 juta KL lebih tinggi dibandingkan dengan kuota APBN, untuk penyaluran Pertalite pada tahun 2024, yakni sebesar 31,704 juta KL, serta kuota penyaluran Pertalite yang dialokasikan oleh BPH Migas sebesar 31,60 juta KL.

BPH Migas RDP dengan DPR (Istimewa)

Perlu dicatat, perbedaan antara kuota APBN (31,704 juta KL) dan kuota yang dialokasikan oleh BPH Migas (31,60 juta KL) disebabkan oleh pencadangan Pertalite sebesar 100 ribu KL untuk kebutuhan penyaluran Pertalite di Pertashop.

Baca Juga:

BPH Migas: Penyaluran Pertalite Capai 31 Persen per April 2024

Pertamina Genjot Produksi Migas Blok Rokan dan Mahakam, Simbol Kebangkitan Energi Nasional

Erika menjelaskan bahwa untuk menetapkan batas atas, BPH Migas menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM, termasuk minyak solar, minyak tanah, dan Pertalite, serta asumsi pertumbuhan ekonomi.