Hashim Djojohadikusumo Klarifikasi Isu Penutupan PLTU pada 2040

Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada tahun 2040. Sebaliknya, pemerintah akan melakukan pengurangan secara bertahap.

Dalam sosialisasi hasil COP29 di Azerbaijan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, Hashim, yang juga menjabat sebagai Kepala Delegasi Indonesia untuk COP29, meluruskan kabar yang menyebutkan dirinya pernah menyatakan rencana penghentian seluruh operasi PLTU pada 2040. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana seperti itu.

Baca Juga: Kementerian ESDM Lakukan Berbagai Penyesuaian untuk Capai Target Pensiunkan Seluruh PLTU Batu Bara

"Seolah-olah Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menutup semua tenaga listrik dari batu bara paling lambat tahun 2040, itu tidak benar, saya tidak sampaikan demikian di Baku. Yang saya sampaikan adalah mulai 2025 sampai dengan 2040 semua pusat-pusat tenaga listrik 75 persen itu dari energi baru dan terbarukan, 25 persen itu dari nuklir 5 gigawatt dan 22 ribu watt dari gas alam atau LNG," kata Hashim, Selasa 10 Desember 2024.

Ia menegaskan bahwa penutupan seluruh PLTU berbahan bakar batu bara hingga tahun 2040 adalah hal yang tidak realistis. Oleh karena itu, ia meluruskan pemberitaan dan klarifikasi terkait kabar yang menyebut dirinya pernah mengeluarkan pernyataan semacam itu.

"Kita menganut prinsip phase down bukan phase out," tegasnya.

Baca Juga: Polusi Udara di Jakarta Makin Buruk, Luhut Usul Tutup PLTU Surayala Hingga Kendaraan Listrik Diperbanyak

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah ekstrem dengan menutup seluruh PLTU pada tahun 2040, karena hal itu dapat berdampak signifikan pada perekonomian dan aktivitas industri secara keseluruhan.

Ia memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan terus berupaya memenuhi komitmen yang telah diratifikasi dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Paris 2015. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Indonesia tetap berkomitmen untuk melakukan transisi energi dari batu bara ke sumber energi terbarukan, seperti panas bumi (geotermal), tenaga air, dan tenaga angin, guna mendukung keberlanjutan lingkungan.

(Sumber Antara)