Erick Thohir Buka Suara Soal Danantara Belum Juga Diluncurkan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai progres pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN mendukung penuh dengan menyediakan berbagai fasilitas yang telah ada.

"Kalau Danantara itu kan saya sudah bilang, saya mensupport Danantara dengan memberikan fasilitas yang sudah ada," ucap Erick Thohir di Kementerian BUMN dikutip, Rabu 11 Desember 2024.

Lebih lanjut, Erick menyebut kajian lebih lanjut terkait peluncuran Danantara masih dalam proses diskusi.

Baca juga: 7 BUMN Masuk Danantara, Erick Thohir Optimistis Target Dividen Rp90 Triliun di 2025 Bisa Tercapai

"Tetapi kalau saya bilang sejak awal bahwa memang kita sudah mempersiapkan itu dalam RUU BUMN yang tahun sebelumnya apakah itu Superholding, apakah itu Badan dan lain-lainnya kita terbuka," jelasnya.

Erick juga menambahkan pihaknya tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa BUMN tetap sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Visi tersebut meliputi fokus pada swasembada pangan, energi, serta penuntasan kemiskinan, yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.

"Yang penting hari ini, kami terus memastikan BUMN ikut sesuai visi Bapak Presiden mengenai tentu yang namanya swasembada pangan, energi, penuntasan kemiskinan, dan lain-lain," tandasnya.

Baca juga: Bos Danantara Buka Peluang Caplok Lebih dari 7 BUMN Raksasa, Proses Bertahap

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto semula ingin meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, pada 8 November 2024.

Namun, saat itu Presiden Prabowo Subianto sedang berhalangan karena memiliki jadwal padat kunjungan ke luar negeri.

Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

Pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.