Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pembatasan LPG 3 Kg Meski Telah Lampaui Kuota

Ntvnews.id, Jakarta - Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyatakan tidak akan melakukan pembatasan LPG 3 kilogram (kg) meski kuota subsidi pada tahun 2024 sudah melewati batas.

"Tidak ada (pembatasan) LPG berjalan seperti sekarang. Kita memastikan bahwa itu tepat sasaran, tidak ada pembatasan," ucap Dadan di Jakarta, 12 Desember 2024.

Lebih lanjut, Dadan membenarkan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi telah melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Adapunn alasan liquified petroleum gas atau LPG melampaui kuota karena ditetapkan pada APBN 2024 yaitu sebesar 8,03 juta metrik ton (MT).

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono).

Baca juga: Kuota Subsidi LPG 3 Kg Jebol di Tahun Ini, Kementerian ESDM Bilang Begini

Dadan menegaskan, angka tersebut di bawah usulan yang diakukan dimana penyaluran LPG 3 kilogram sebsar 8,3 juta MT.

"Sebetulnya ya dulu itu pada saat pembahasan awal tahun kita ini mengusulkannya itu 8,3 juta, tapi kan DPRnya jadinya 8,03," jelasnya.

Kendati demikian, realisasi penyaluran LPG 3 kilogram sepanjang tahun 2023 tidak jauh berbeda sebesar 8,04 juta MT dibanding dengan tahun ini.

Ia juga menjelaskan over kuota di tahun ini masih lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi LPG 3 kilogram setiap tahunnya yakni 4,5 persen.

Baca juga: Bahlil Usul Skema Penyaluran Subsidi LPG Tak Berubah Jadi BLT

"Padahal pada saat itu kita realisasi 2023 itu 8,04. Jadi sekarang tuh prognosa kita itu 3 persen. Tapi angka 3 persen ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini, artinya pertumbuhan LPG itu di angka 4,5 persen," ungkap Dadan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mencatat realisasi penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi mencapai 103 persen dari yang ditetapkan APBN 2024.

"Kalau lihat dari kondisi saat ini, kami perkirakan sudah melewati kuota yang ditetapkan kurang lebih 103 persen," ucap Simon dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin 9 Desember 2024.