Realisasi Anggaran Perlinsos Capai Rp392,3 T Hingga Akhir November 2024, Sri Mulyani: Ringankan Beban Masyarakat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) hingga akhir November 2024 sebesar Rp392,3 triliun.

Sri Mulyani menyebut perlinsos untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dari gejolak situasi yang menggerus daya beli masyarakat.

"Realisasi anggaran perlinsos sebesar Rp392,3 triliun hingga akhir November tahun 2024 telah meringankan beban masyarakat," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya dikutip, Sabtu 14 Desember 2024.

Anggaran Perlinsos berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp384,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp8,1 triliun.

Baca juga: Airlangga hingga Sri Mulyani Menghadap Prabowo di Istana

Adapun untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp384,2 triliun terdiri dari 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH); 18,7 juta KPM mendapatkan dukungan ketahanan pangan dalam bentuk Kartu Sembako; Penyaluran subsidi energi (BBM, LPG 3kg, dan listrik) sebesar Rp157,2 triliun.

Kemudian untuk subsidi uang muka perumahan Rp674,8 miliar dan subsidi bunga KPR Rp3,2 triliun; 1.245 KPM mendapatkan bantuan pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST); Pelaksanaan tanggap darurat bencana; 21,1 juta siswa mendapat bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar untuk, dan 1,1 juta mahasiswa menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selanjutnya 96,7 juta masyarakat mendapat dukungan kesehatan melalui Program Bantuan Iuran Kesehatan; 54,9 juta masyarakat menerima bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); 4,5 juta debitur mendapat subsidi bunga KUR; Penyaluran 6,3 juta ton subsidi pupuk; Akses transportasi masyarakat melalui PSO sebesar Rp4,8 triliun.

Lalu untuk 119,7 juta peserta mendapat bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); 8.449 KPM diberdayakan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA); dan 3.534 keluarga menerima pemberdayaan masyarakat Kawasan Adat Terpencil.

Baca juga: Sri Mulyani Kasih Kabar Bahagia: Beras hingga Listrik Tak Kena PPN 12 Persen

Sementara itu, Transfer ke Daerah sebesar Rp8,1 triliun di antaranya untuk 2,5 juta KPM menerima BLT Desa.

"Semoga berbagai jaring pengaman sosial ini dapat menciptakan kesejahteraan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah tantangan global yang terus bergulir," tandasnya.