Otorita IKN: Investasi Sudah Mencapai Rp58,4 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Investasi di IKN Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah mencapai Rp58,4 triliun melalui delapan proyek groundbreaking.

"Proyek dari delapan peletakan batu pertama sudah dilaksanakan, dengan beberapa di antaranya sudah mulai operasional," kata Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw di Sepaku, Rabu, 18 Desember 2024. 

Ia menjelaskan, "Total investasi proyek dari delapan peletakan batu pertama itu mencapai Rp58,4 triliun."

Baca juga: Pak Bas Kini Punya Akun Instagram, Pamer Foto di IKN

Pembangunan dari delapan proyek groundbreaking yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024 kini telah menghasilkan sejumlah fasilitas operasional, seperti Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina, dan Hotel Nusantara.

Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kota Nusantara, hasil kerja sama antara PLN dan Sembcorp Singapore, telah beroperasi dengan kapasitas suplai listrik terbarukan sebesar 10 megawatt (MW).

Dari total 109 paket proyek yang dikontrak sejak 2020 hingga 2024, pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah mencapai 61,7 persen.

OIKN memprioritaskan pembangunan fasilitas yang mendukung tiga pilar utama pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—untuk memastikan Kota Nusantara dapat berfungsi sepenuhnya sebagai ibu kota negara.

Baca Juga: Masjid Negara di IKN Ditargetkan Beroperasi pada Idul Fitri 2025

"Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara terus menunjukkan kemajuan signifikan. Infrastruktur untuk sektor eksekutif di KIPP hampir rampung dan diperkirakan siap operasional pada 2025," ujar Troy.

Ia juga menambahkan, fasilitas di KIPP akan mendukung pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan secara bertahap.

Pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, dan lembaga hukum lainnya, direncanakan selesai pada 2028. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan pemerintahan di Kota Nusantara sebagai ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

"Upaya ini akan menjadikan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia yang sepenuhnya beroperasi secara optimal," tutup Troy Pantouw. (Sumber: Antara)