Mentan Amran Targetkan Inpres Pembangunan Irigasi Sawah Terbit Januari 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan instruksi presiden (Inpres) pembangunan irigasi sawah akan terbit Januari 2025. 

Mentan Amran menjelaskan dalam Inpres itu pemerintah pusat nantinya bisa turut menggarap irigasi sawah yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

"Kami jelaskan Kabupaten bisa melaksanakan, Provinsi bisa melaksanakan, Pusat juga bisa melaksanakan sehingga kita betul-betul produktif," ucap Mentan Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Senin 30 Desember 2024.

Mentan Amran menjelaskan, sebelumnya irigasi dengan panjang 1.000-3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Baca juga: Pernyataan Kontroversi Kapolrestabes Semarang Berujung Dicopot, Disebut Belain Aipda Robig

Menurutnya dengan Inpres baru nanti pembangunan irigasi tidak lagi dibebankan kepada daerah saja, melainkan pemerintah pusat.

"Jadi inpres ini lebih produktif karena semua pihak bisa bekerja di tempat yang sama," ungkapnya.

Mentan Amran berharap perbaikan irigasi sawah daerah akan terbit paling lambat Januari 2025. 

"kita berdoa mudah-mudahan paling lambat awal Januari," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan banyak sawah di Indonesia hanya sekali panen dalam setahun.

Hal tersebut berdasarkan laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dari kunjungan ke beberapa wilayah di Indonesia.

"Pak Mentan keliling terus, saya juga keliling, kita banyak sekali sawah kita baik di Pulau Jawa, di Sumatera, Sulawesi dan lain-lain yang hanya satu kali tanam," ucap Menteri yang karib disapa Zulhas ini di Jakarta, Kamis 28 November 2024.

Baca juga: Mentan Amran, Menteri PU dan TNI AD Sinergi Percepat Swasembada Pangan

Zulhas menjelaskan, hal ini lantaran pemerintah daerah keterbatasan anggaran yang membuat irigasi, sehingga petani mengandalkan pengairan dari air hujan.

Nantinya, Zulhas menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) akan punya wewenang mendanai irigasi tersebut bila pemerintah daerah punya kendala mengenai anggaran.

"Irigasi yang 1.000 dan 3.000 tanggung jawab daerah kalau tidak terselesaikan, ada datanya di Kementan, Mentan punya kemampuan pusat, karena ini menjadi fokus suasana pendapatan, maka itu boleh dikerjakan oleh pusat," tandasnya.