DPR Soroti Usulan Penurunan Biaya Haji yang Hanya Rp20 Ribu

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi VIII DPR RI telah memulai rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas biaya pelaksanaan ibadah haji 2025.

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menyoroti usulan pemerintah terkait penurunan biaya sebesar Rp20.600 dibandingkan tahun 2024. Angka tersebut dinilai tidak signifikan dan jauh dari harapan masyarakat.

"sebagaimana di pembicaraan awal pemerintah telah mengusulkan pendiayaan haji dibanding tahun 2024 ada penurunan sekitar Rp20.600 saja. Maka karena itu para anggota menyampaikan kritik karena sebelum pemerintah menyampaikan kesunam itu Menteri Agama telah menunjukkan komitmen bahwa pelaksanaan ibadah haji akan turun pembiayaan," Ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Baca Juga: Kemenag Lobi Saudi untuk Tambah Kuota Petugas Haji

Marwan menegaskan, skema pembiayaan 70% ditanggung oleh jamaah dan 30% dari nilai manfaat harus dikaji ulang.

"Dengan skema 70-30 ini, beban jamaah akan meningkat sekitar 70%. Ini tidak adil dan sangat berat bagi mereka," ucapnya.

Selain itu, pos anggaran seperti layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (masyair) juga menjadi sorotan. Tahun lalu, biaya masyair diusulkan Rp4.200 SAR, dan tahun ini hanya turun tipis menjadi Rp4.100 SAR.Ia juga mengungkapkan pentingnya efisiensi dalam layanan konsumsi.

Baca Juga: Panja DPR Bahas Biaya Haji 70:30 Usulan Menag

"Angka Rp16.500 per kali makan bisa diturunkan. Penurunan biaya hingga Rp1-2 juta sangat mungkin dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan," tambahnya.

DPR juga meminta agar pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lebih optimal. Target nilai manfaat sebesar Rp12 triliun belum tercapai, dengan realisasi terakhir hanya Rp11,4 triliun.

"Jika target ini tercapai, ada peluang untuk menurunkan skema subsidi menjadi 60-40," ungkap Marwan.