Prabowo Panggil Deretan Menteri Bahas Kelanjutan HGBT

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025 untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) yang salah satunya membahas kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), yang kemungkinan akan diperpanjang pada tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB, diikuti oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, beberapa menit kemudian.

Saat ditanya wartawan mengenai keberlanjutan HGBT, Airlangga menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan dilanjutkan.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas untuk Percepat Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Jadi Ketuanya

“Ya, nanti sektornya akan dibahas, diperluas, permintaannya diperluas,” kata Airlangga. Namun, ia belum dapat memastikan sektor mana saja yang akan masuk dalam perluasan kebijakan tersebut, karena hasil rapat masih ditunggu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga mengonfirmasi bahwa rapat tersebut membahas kelanjutan HGBT. Namun, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai rencana perluasannya.

“Kami bahas sekarang. Belum ada informasi (mengenai perluasan, red.),” ujar Agus Gumiwang.

HGBT merupakan kebijakan yang mulai diterapkan sejak 2020 dan direncanakan berakhir pada Desember 2024. Kebijakan ini bertujuan memberikan harga gas bumi yang lebih murah bagi beberapa sektor industri. Dengan HGBT, tujuh sektor industri yang telah ditentukan pemerintah dapat membeli gas bumi seharga 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik).

Baca Juga: Kilang Pertamina Siap Kelola Minyak Jelantah untuk Energi Yang Berkelanjutan

Ketujuh sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Keinginan untuk melanjutkan kebijakan HGBT beberapa kali diutarakan oleh Agus Gumiwang. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat, 17 Januari 2025 pekan lalu, Agus menegaskan bahwa gas bumi merupakan komponen penting dalam industri.

“Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” katanya. Selain itu, ia menambahkan bahwa ketersediaan suplai gas bumi juga harus mendapat perhatian.

Sementara itu, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyebutkan bahwa subsidi melalui kebijakan HGBT telah membantu menurunkan biaya energi dalam total modal produksi sebesar 23-26 persen. Subsidi ini juga memberikan dampak berantai yang signifikan, seperti peningkatan investasi baru, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara.

Asaki berharap pemerintah dapat segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat sektor ini sangat bergantung pada subsidi tersebut karena kebutuhan energinya yang tinggi untuk proses produksi.