Menkeu Sebut Kebijakan HGBT Dongkrak Penerimaan Pajak

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sejak 2020 telah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak. Penerimaan tersebut meningkat dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

“Kebijakan HGBT dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram-nya, @smindrawati, di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2025.

Sektor-sektor utama yang menyumbang kontribusi besar meliputi ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Rp35 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah

Selain dampak pada setoran pajak, kebijakan HGBT juga meningkatkan kinerja korporasi, yang tercermin dari kenaikan Net Profit Margin (NPM) dari 6,21 persen pada 2020 menjadi 7,53 persen pada 2023.

Industri pupuk mencatat NPM tertinggi pada 2023 sebesar 12,73 persen, diikuti oleh sektor sarung tangan karet (11,36 persen) dan kaca (11,24 persen).

Sri Mulyani menambahkan bahwa kebijakan HGBT berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional. Misalnya, pemberian HGBT kepada PLN mendukung ketahanan energi nasional, sementara untuk sektor pupuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Meskipun memberikan manfaat besar bagi industri dan perekonomian, Sri Mulyani mengakui bahwa kebijakan ini juga menimbulkan beban fiskal, seperti hilangnya potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat industri nasional agar lebih kompetitif, efisien, dan mampu mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Hanya 5 Persen di 2024

“APBN terus hadir bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung serta memperkuat perekonomian Indonesia. APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara,” ujar Sri Mulyani.

Diketahui, kebijakan HGBT mulai diterapkan pada 2020 berdasarkan Perpres No.121/2020, yang mencakup sektor ketenagalistrikan serta tujuh sektor industri strategis, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menurut Sri Mulyani, penerima manfaat terbesar dari HGBT adalah PLN (49 persen), diikuti sektor pupuk (37 persen), keramik (5,4 persen), dan petrokimia (5 persen).