Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap perbaikan sistem irigasi nasional.
"Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) membawa kabar yang sangat penting, yang sudah kita tunggu lama. Inpres (Instruksi Presiden) mengenai irigasi sudah selesai, sudah ditandatangani Bapak Presiden," ujar Zulkifli di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Melalui Instruksi Presiden tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem irigasi nasional. Kebijakan ini dinilai sangat penting dalam pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi.
Baca Juga: Komisi III DPR Dorong Pemanfaatan CCTV untuk Tingkatkan Transparansi Penegakan Hukum
Peningkatan sistem irigasi untuk mendukung ketersediaan air bagi pertanaman padi diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) serta produktivitas hasil panen. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk pembangunan serta perbaikan jaringan irigasi pertanian.
Selain itu, Zulkifli juga mengungkapkan bahwa Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan neraca komoditas 2025 dan Peraturan Presiden terkait pupuk.
"Empat, mengenai penyuluh sudah selesai. Jadi empat, yang penunjang landasan utama pokok agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya," katanya.
Baca Juga: DPR Panggil Menteri ATR/BPN Bakal Bahas Pagar Laut
Ia menambahkan bahwa keempat strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan.
Hal ini sejalan dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi padi nasional akan meningkat hingga 50 persen pada Februari 2025.
"Produksi padi kita akan Februari naik 50 persen, Maret juga ya, panen juga akan lebih cepat. Jagung juga akan meningkat pesat produknya, hasil panennya," ucapnya.
Di sisi lain, Zulkifli juga menyampaikan bahwa Perum Bulog telah memperoleh total anggaran sebesar Rp39 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025.
"Uang Bulog ada Rp23 triliun sudah ready, sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun dari Menteri Keuangan, jadi sudah ada Rp39 triliun," ujar Zulkifli.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembelian beras dari petani selama periode Februari hingga April 2025, bertepatan dengan panen raya.