Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025. (( (Antara) (Imamatul Silfia) ))
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaaikan pemerintah tengah melakukan pembenahan dan perbaikan penyaluran bansos.
Menurutnya selama lima tahun terakhir, dari total Rp500 triliun anggaran hanya separuh yang benar sampai ke tangan yang berhak.
"Saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ucap Luhut dalam akun Instagram pribadinya dikutip, Sabtu 8 Februari 2025.
"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama," sambungnya.
Baca juga: Banjir Masih Rendam Kawasan Rusun Bumi Cengkareng Indah Jakbar
Menurutnya dalam rangka pembenahan dan perbaikan dalam penyaluran bansos, ia berdiskusi dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
"Saya sampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos, memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat," ungkap Luhut.
Luhut pun mengungkapkan langkah pertama adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat.
"Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," jelasnya.
Baca juga: Pria Tertabrak Kereta Api di Malang Diduga Korban Tidak Bisa Mendengar
Selain itu, pemerintah juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG agar kualitas data semakin baik.
"Semua ini adalah bagian dari GovTech, ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo agar rampung pada 17 Agustus nanti. Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan," beber Luhut.
Saya percaya dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
