Mentan Andi Amran Sulaiman/Ist
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan petani, dengan memastikan serapan gabah setara 2,1 juta ton beras.
“Bukan hanya pengusaha penggilingan gabah atau Bulog, tetapi semua pihak wajib membeli gabah dengan HPP (Harga Pokok Pembelian) Rp6.500 per kilogram agar nilai tukar petani (NTP) terus meningkat,” ujar Mentan Amran.
Hal itu disampaikan Menteri Amran di sela penandatanganan komitmen purchase order (PO) antara Bulog dan sejumlah perwakilan pengusaha penggilingan padi dan beras swasta, di Auditorium Utama Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin 10 Februari 2025.
Baca juga: Anggaran IKN Diblokir, DPR: Mungkin Dipandang Prabowo Belum Mendesak
Kesepakatan ini melibatkan Bulog dan perusahaan penggilingan padi dan beras di seluruh Indonesia. Menteri Amran meminta pengusaha penggilingan padi dan beras, dalam bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah dari petani.
Ia juga menekankan, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat swasembada pangan. Penurunan harga gabah, menurutnya, bisa berdampak buruk bagi petani dan perekonomian nasional.
“Kita harus jaga agar HPP tidak turun. Jika turun, dampaknya bisa memicu kemiskinan, kesengsaraan, dan kerugian bagi petani serta negara,” tegasnya.
Dalam kesepakatan ini, pengusaha penggilingan padi sepakat untuk menyerap gabah sebanyak 2,1 juta ton dari total target panen raya sebesar 3 juta ton beras.
Baca juga: Nasib Honorer Usai TVRI dan RRI Lakukan PHK Massal Akibat Pemangkasan Anggaran
“Sisa 900 ribu ton akan dilakukan secara mandiri oleh Bulog. Jadi komitmen dari pengusaha itu gabah petani setara 2,1 juta ton beras,” ungkap Mentan Amran.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan tanpa hambatan, Mentan Amran telah meminta Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada untuk mengawal proses serapan gabah dan mencegah potensi penyimpangan.
Komjen Wahyu menegaskan Polri telah melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga dan distribusi beras.
Kabareskrim juga menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian guna memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP.
Baca Juga: Mentan Amran Minta Bulog Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 per Kg
“Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” jelas Kabareskrim.
Ia juga menegaskan kesiapan Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan sesuai arahan Presiden dan Mentan Amran.
“Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
