Kemenperin Pangkas Anggaran Rp883 Miliar dari Pagu Awal

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp883 miliar sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dengan pemangkasan ini, total anggaran yang dikelola berkurang dari Rp2,51 triliun menjadi Rp1,63 triliun.

"Sebagai catatan, kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial," kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu 12 Februari 2025. 

Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan mencapai 35 persen dari pagu sebelumnya dan diterapkan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia merinci bahwa efisiensi dilakukan di berbagai sektor, antara lain:

• Sekretariat Jenderal sebesar Rp94 miliar,
• Ditjen Industri Agro Rp62 miliar,
• Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Rp57 miliar,
• Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Rp58 miliar,
• Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp221 miliar.

Baca juga: DPR Setuju Anggaran Bappenas Dipotong Rp1 Triliun Lebih

Selain itu, efisiensi juga diterapkan pada:

• Inspektorat Jenderal sebesar Rp10 miliar,
• Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Rp181 miliar,
• Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Rp50,4 miliar,
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Rp145 miliar.

Wamen Faisol menambahkan bahwa pihaknya telah berhasil menghemat penggunaan listrik hingga 80 persen, serta mengurangi konsumsi air dan biaya telepon hingga 50 persen.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 1/2025 tidak akan menghambat kinerja institusi dalam memberikan pelayanan maupun mencapai target yang telah ditetapkan. 

"Yang terpenting dari aspek ini adalah kinerjanya harus terjaga, itu nomor satu. Kita harus lakukan sehingga kalau kinerjanya terjaga target-target bisa tetap tercapai," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025. 

Baca juga: Bukan Rp16 Triliun, Kemenperin Buka-bukaan Nilai Investasi Pabrik AirTag Apple di RI Cuma Rp3,2 Triliun

Kemenperin menegaskan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran agar program prioritas tetap dapat dijalankan secara optimal.

Dalam Inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Khusus untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden menginstruksikan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun.

Surat tersebut juga mencantumkan 16 aspek yang wajib mengalami pemangkasan anggaran di setiap K/L.

Akibatnya, setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditetapkan dalam surat nomor S-37/MK.02/2025.

Setelah revisi selesai, usulan anggaran tersebut akan diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya dikembalikan ke Kementerian Keuangan, dengan batas waktu maksimal hingga 14 Februari 2025.