Menteri BUMN Usul Batas Minimal Efisiensi Anggaran Rp215 Miliar

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar anggaran kementeriannya tidak dipangkas hingga di bawah Rp215 miliar, karena itu merupakan batas minimal untuk operasional. 

“Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” ucap Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis. 

Erick Thohir menyampaikan bahwa setelah efisiensi belanja, Kementerian BUMN kini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar.

Pemangkasan ini mencapai sekitar 58 persen dari total pagu anggaran Kementerian BUMN untuk Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp277,5 miliar. 

Baca juga: Erick Thohir Siapkan 792 Hektare Lahan BUMN Untuk Bangun 123 Ribu Rumah Rakyat

Ia menjelaskan bahwa batas minimal operasional kementeriannya berada di kisaran Rp215 miliar. Oleh karena itu, Erick mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan agar efisiensi anggaran tidak sampai di bawah angka tersebut.

Dalam kesempatan itu, Erick merinci bahwa anggaran Rp215 miliar tersebut telah mencakup pemotongan perjalanan dinas hingga 54 persen serta pengurangan anggaran untuk program pengawasan BUMN sebesar 50 persen. 

“Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” ucap Erick. 

Selain itu, efisiensi sebesar Rp215 miliar juga mencakup pemangkasan fasilitas teknologi informasi (IT) hingga 41 persen, pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, pemotongan fasilitas untuk pimpinan sebesar 70 persen, serta penyesuaian penggunaan kendaraan dinas yang mengurangi biaya hingga 66 persen. 

Baca juga: Erick Thohir: BUMN Harus Terus Ditransformasikan Menjadi Entitas Bisnis Profesional

“Kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik, sekarang hybrid, gitu. Harganya bisa lebih murah, itu sampai 66 persen,” ucapnya. 

Ia juga melakukan pemangkasan pada berbagai aspek lainnya, termasuk pengurangan kegiatan rapat, acara seremonial, serta optimalisasi penggunaan gedung untuk meningkatkan efisiensi.

“Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja 1–2 bulan ke depan,” kata Erick. 

(Sumber: Antara)