Pembangunan 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani APBN.  

“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025 di malam hari.

Pemerintah berupaya mencari dan menyempurnakan skema pembiayaan kreatif untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program tetap berjalan.

Salah satu skema yang disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus sektor perumahan. Instrumen ini akan membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan meningkatkan skala skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Baca juga: Airlangga Cek Pembangunan Rumah Dinas dan Kantor Kemenko di IKN, Progresnya Sudah Sampai Segini

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembiayaan perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 persen kepada perbankan, meningkatkan likuiditas hingga Rp80 triliun.

Insentif KLM bagi perbankan juga ditingkatkan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun, guna mendukung sektor perumahan.

"Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," tutur Perry. 

Ia menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menggerakkan industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi. 

Baca juga: Sri Mulyani Akan Terbitkan SBN Perumahan Untuk Dukung Target 3 Juta Rumah

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak bersumber langsung dari APBN, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap sesuai dengan regulasi. 

“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu. Likuiditas khusus yang tentunya dalam koridor semua aturan yang ada," ucapnya. 

Misbakhun menyebut bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan berasal dari dukungan BI.

Namun, ia menekankan bahwa mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun melalui program Astacita, dengan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan. 

(Sumber: Antara)