Luhut Isyaratkan Subsidi BBM Dihapus 2027, Bahlil Ungkap Skema Penggantinya

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 21 Feb 2025, 17:38
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono).

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengisyaratkan subsidi BBM tidak ada lagi pada 2027 mendatang.

Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait subsidi BBM.

"Saya nggak bisa mengomentari hal yang saya tidak tahu. Saya masih menghitung itu, masih tetap ada dan nanti kami laporkan secara internal," ucap Bahlil, Jumat 21 Februari 2025.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut skema blending menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan.

Baca juga: Cek Makan Bergizi Gratis, Wapres Gibran Ingatkan Standar Gizi Harus Tetap Seimbang

Adapun skema blending atau campuran adalah pemberian subsidi dalam bentuk barang atau komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kemungkinan salah satu potensi di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan subsidi BBM tidak ada lagi pada 2027 mendatang.

"Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar seperti bensin maupun solar," ucap Luhut, Kamis 20 Februari 2025.

Baca juga: Kepala Daerah Tiba di Akmil Magelang untuk Iku Retret, Langsung ke Wisma Sumbing

Lanjut kata Luhut, nantinya pemerintah akan memberikan subsidi BBM secara langsung kepada perorangan.

Hal tersebut membuat alokasi subsidi lebih tepat sasaran mengingat tidak disalurkan melalui barang ataupun komoditas.

"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar," ungkap Luhut.

x|close