Arsip - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin 24 Februari 2025.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peluncuran BPI Danantara akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta," ucap Yusuf dalam keterangannya, Minggu 23 Februari 2025.
"Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," sambungnya.
Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025 ((Antara))
Baca juga: PSI Sebut Danantara Terobosan Kreatif untuk Stabilkan Perekonomian Nasional
Menurutnya peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara.
"Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.
Luhut menyebut pembentukan lembaga pengelola aset negara tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah.
Baca juga: Luhut Sebut Uni Emirat Arab Minat Investasi 10 Miliar Dolar AS ke Danantara
Hal tersebut mengingat Danantara menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.
"Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas," ucap Luhut di Jakarta, Selasa 18 Februari 2025.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
