Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan dan
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa saat ini pembagian dividen Kementerian BUMN yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih dihitung.
Hal tersebut diungkapkan Tiko usai menghadiri penandatanganan MoU dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan pengembangan UMKM di kantor Kementerian Perdagangan.
"Belum, lagi dihitung," ucap Tiko, Senin 24 Februari 2025
Seperti diketahui, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara Senin, 24 Februari 2025 di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca juga: Usai Kejar Pendidikan, Artis Jozza Meidia Siap Kembali ke Panggung Hiburan
Lembaga ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Danantara resmi terbentuk setelah DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).
Danantara resmi terbentuk setelah DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).
Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan mengalokasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam berbagai proyek berkelanjutan dan berdampak besar di sektor-sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, serta produksi pangan.
Ia menambahkan bahwa proyek-proyek tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Baca juga: Respons Wamen Tiko Soal Rangkap Jabatan Dony Oskaria di BUMN dan Danantara
Saat ini, tujuh BUMN besar dipastikan akan dialihkan ke Danantara, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
