Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari developer dan notaris bermasalah terkait penyelesaian sertipikat.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pertamina menyusul kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional.
"Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi," ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, 1 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa dirinya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait persoalan di Pertamina.
Baca Juga: Hotman Paris Minta Ahok Minta Maaf hingga Kembalikan Gaji Komisaris Utama Pertamina
"Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi," katanya.
Erick juga menegaskan bahwa Kementerian BUMN selalu menghormati proses hukum dan akan terus bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi.
Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi, baik di lingkungan Kementerian BUMN maupun perusahaan-perusahaan di bawahnya.
Baca Juga: Kejagung Geledah Terminal BBM Pertamina Cilegon
Menurut Erick, kerja sama dalam penegakan hukum ini sudah berjalan sejak lama, termasuk dalam penanganan kasus korupsi di PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Sementara itu, terkait pengganti Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Erick menyebutkan bahwa hal tersebut belum dibahas lebih lanjut. Keputusan mengenai penggantian akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisaris Utama.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
