Prabowo (Antara)
Ntvnews.id
Para tersangka terdiri dari Direktur Utama, Vice President di anak perusahaan Pertamina, serta pihak swasta, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan sejumlah komisaris perusahaan swasta.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi, MBA, mengungkap modus yang digunakan mirip mafia migas sebelumnya, yakni markup impor minyak mentah dan BBM serta upgrade blending Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92).
Minyak mentah dalam negeri ditolak dengan alasan tidak sesuai spesifikasi, sehingga harus diimpor dengan harga lebih tinggi.
“Dengan alasan kapasitas kilang tidak memenuhi, maka BBM masih harus impor dalam jumlah besar. Harga impor minyak mentah dan BBM dimarkup, menyebabkan negara membayar lebih mahal. Markup juga terjadi pada kontrak pengiriman dengan tambahan biaya ilegal 13-15 persen,” ujar Fahmy dikutip dari situs resmi UGM, Senin, 3 Maret 2025.
Baca juga: Pertamina Bakal Libatkan Pihak Independen untuk Uji Kualitas BBM
Ia menambahkan, korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Konsumen BBM tidak mendapatkan kualitas bahan bakar yang seharusnya mereka terima.
“Mereka membayar harga Pertamax namun yang diperoleh Pertalite yang harganya jauh lebih murah,” terangnya.
Fahmy menegaskan, aparat hukum harus menjatuhkan hukuman berat bagi para tersangka.
Pertamina juga perlu membersihkan mafia migas di internal perusahaan. Presiden Prabowo diharapkan memimpin pemberantasan mafia migas.
“Tanpa peran aktif Presiden, jangan harap Mafia Migas yang powerfull dapat diberantas dan mustahil perampokan uang negara tidak terulang lagi," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
