Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam menindak tegas praktik premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik.
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam menindak tegas praktik premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik.
"Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ucap Wamenaker dalam keterangannya, Selasa 4 Maret 2025.
Tak hanya itu, Wamenaker juga mendukung langkah Gubernur Jabar dalam memberantas percaloan tenaga kerja.
"Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja," ungkapnya.
Baca juga: Terima Laporan Satgas Hilirisasi, Pemerintah Fokus pada Industrialisasi Berkelanjutan
Menurutnya seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri," jelasnya.
Salah satunya PT Ultimate Noble Indonesia diproyeksikan membuka 10 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari praktik premanisme.
“Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” ujar Dedi Mulyadi.
Baca juga: Soal Investasi Danantara di Proyek Hilirisasi, Rosan Beberkan Ini
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan ditertibkan.
“Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tak terbatas.
“Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK).
“Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
