Ormas Keagamaan Dapat Izin Kelola Tambang, Bahlil: Jangan Dikaitkan Dengan Politik

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tamnang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamanaan sebagai janji politik.

Bahlil menyebutkan bahwa anggapan tersebut terlalu berlebihan, sebab pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029 telah selesai.

"Kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik," ucap Bahlil di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

"Politik sudah selesai kok Pak Prabowo menang 58%, enggak ada urusannya sama politik. Ini itikad baik pemerintah di bawah pimpinan Pak Jokowi untuk menghargai jasa kontribusi mereka. Jadi yang selesai-selesailah ini terlalu mohon maaf lebay lah ya," sambungnya.

Lanjut kata Bahlil, bila kebijakan membagikan izin usaha tambang ormas keagamaan pada masa pilpres maka masuk akal dikaitkan dengan politik.

"NU itu jangankan politik, negara saja dia serahkan nyawanya untuk membela negara. Jangan kerdilkan organisasi-organisasi besar karena mereka itu adalah tiang kehadiran dan kekokohan bangsa. Kalau hanya persoalan politik kita hanya kasih NU, tapi ini kita kasih semua," ucap bahlil.

Adapun Bahlil mengungkapkan alasan pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan lantaran tak ingin izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan di Indonesia tak hanya dikuasai oleh perusahaan besar.

"Pandangan bahwa presiden menyampaikan bahwa IUP jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar," ucap Bahlil.

Kemudian pemberian IUP kepada ormas keagamaan juga didasari mereka memiliki andil besar bagi Indonesia dalam proses mencapai kemerdekaan.

Bahlil pun menyebut salah satunya adalah fatwa jihad yang dikeluarkan para ulama yang tergabung dalam Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.