Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membagikan momen saat mengadakan pertemuan dengan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Luhut membahas kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas nasional.
"Saya menekankan pentingnya peran Govtech dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Digitalisasi yang lebih baik akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional," ucap Luhut, Selasa 11 Maret 2025.
Lebih lanjut, Luhut juga membahas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil. Tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.
Baca juga: Kasus Minyak lKita, Menko Pangan: Masukin Penjara!
Adapun program MBG telah mendapatkan anggaran Rp71 triliun, bertujuan untuk memberikan manfaat kepada 17,5 juta anak hingga September 2025.
Seiring dengan perkembangan, pemerintah berencana menambah anggaran sebesar Rp100 triliun, sehingga total menjadi Rp171 triliun.
Anggaran tersebut memungkinkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima.
"Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama," ungkap Luhut.
Baca juga: Soal MinyaKita Disunat, Mentan Tegaskan Tak boleh Ada Kompromi
Luhut pun menilai dampak program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan.
"Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," jelasnya.
Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan syarat program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar.
Baca juga: Soal Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN: Sudah Berjalan di 38 Provinsi
Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.
Guna memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ini, Luhut meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel.
"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.