Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa perusahaan otomotif asal Vietnam, VinFast, berencana membangun antara 30.000 hingga 100.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus utama di Pulau Jawa.
Rosan menjelaskan bahwa nilai investasi yang diperlukan untuk membangun 100.000 SPKLU tersebut diperkirakan mencapai sekitar satu miliar dolar AS.
Saat konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025,ia menyampaikan bahwa VinFast berencana untuk menginvestasikan dana guna membangun 30.000 hingga 100.000 stasiun pengisian di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa.
"Nilai investasi charging station kalau enggak salah untuk 100.000 SPKLU itu sekitar satu miliar dolar AS. Namun, saya cek lagi, agak lupa, karena bertahap dari 30.000 sampai 100.000," ujarnya.
Baca Juga: VinFast Bakal Bangun Pabrik Mobil Listrik di Subang, Nilai Investasi Hingga Rp4 Triliun
Pada hari ini di Istana, Rosan turut mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan CEO VinFast, Pham Nhat Vuong.
Dalam pertemuan tersebut, VinFast memaparkan beberapa rencana investasinya di Indonesia, termasuk pembangunan pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat, pembangunan SPKLU, serta investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
"Intinya hari ini, fokus mengenai otomotif, untuk EV car (mobil listrik, red.). Itu pembicaraannya bersama Bapak Presiden dan kami," kata Rosan.
Pada kesempatan yang sama, Rosan menyatakan bahwa VinFast telah menentukan lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan SPKLU. Informasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Investasi.
"Buat kita, bagaimana infrastruktur mobil listrik ini ada. Jadi, kami terbuka, misalnya nanti kalau ada dari Eropa, Tesla, dan Tiongkok mau buka charging station independen, kami bisa terbuka. Harapannya, penggunaan mobil listrik meningkat," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah pada dasarnya terus berupaya mendorong investasi asing yang dapat mempercepat berbagai program pembangunan.
"Kami mau mendorong, akselerasi, supaya pembangunan ini bisa berjalan lancar. Kalau ada hambatan, nanti kami selesaikan," kata Rosan.